Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007

Perubahan Pp 35-2002 Tentang Dana Reboisasi

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007

Kegiatan Usaha Panas Bumi

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007

Konservasi Sumber Daya Ikan

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007

Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Departemen Sosial

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007

Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007

Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Departemen Perindustrian

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007

Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada Pt Kereta Api Indonesia (persero)

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Sarana Pengembangan Usaha