Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerja Sama Menyeluruh Antara Republik Indonesia, di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Beserta Negara-negara Anggotanya, di Pihak Lainnya (framework Agreement On Comprehensive Partnership and Cooperation Between The Republic of Indonesia, of The One Part, and The European Community and Its Member States, of The Other Part)

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2012

Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Zimbabwe For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income and Capital Gains (persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak Atas Penghasilan dan Atas Keuntungan Pemindahtanganan Harta)

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012

Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Hongkong Special Administrative Region of The People's Republic of China For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income (persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat China untuk Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan) Beserta Protokolnya

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012

Gugus Tugas Pencegahan dan Peanganan Pornografi

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012

Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Suriname For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income)

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012

Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-bali

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012

Pengesahan Annex Iii, Annex Iv, Annex V, and Annex Vi of The International Convention For The Prevention of Pollution From Ships 1973 As Modified by The Protocol of 1978 Relating There to (lampiran Iii, Lampiran Iv, Lampiran V, dan Lampiran Vi dari Konvensi Internasional Tahun 1973 Tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal Sebagaimana Diubah dengan Protokol Tahun 1978 yang Terkait Daripadanya)

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012

Pengesahan International Convention Maritime Search and Rescue, 1979 With Annex and 1998 Amendments to The International Convention On Maritime Search and Rescue, 1979 (resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (konvensi International Tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979 Beserta Lampiran dan Perubahan Tahun 1998 Terhadap Konvensi Internasional Tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979) (resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69))

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Morocco For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income)

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia An D The Government of The Argentine Republic On Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Official Or Service Passports)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012

Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Secara Penuh Pada Wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012

Penugasan Kepada Pt Pelabuhan Indonesia Ii (persero) untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012

Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012

Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/lembaga

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Slovenia On Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Service Passports)