Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975

Pembentukan Kota Administratif Bitung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975

Berlakunya Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1968 di Propinsi Irian Jaya

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975

Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1975

Izin Pemakaian Zat Radioaktip dan Atau Sumber Radiasi Lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1975

Pengangkutan Zat Radioaktif

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1975

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 48) Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1975

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xxv Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) dan Penggabungannya dengan Perusahaan Negara Perkebunan Xxiv yang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1975

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1969 Tentang Satyalancana Pepera

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1975

Perubahan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Uang Kehormatan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975

Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (pesero)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975

Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil

Tidak Berlaku