Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983

Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tanjungkarang Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bandar Lampung

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1983

Pembentukan Kecamatan Belopa, Kecamatan Bua, Kecamatam Wara Utara, Kecamatan Lamasi, dan Kecamatan Sukamaju di Kabupaten Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983

Tarif Biaya Tera

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983

Perubahan Pp 3-1983 Tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum), dan Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Semarang ke Kota Ungaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Semarang

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983

Perubahan Pp 33-1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983

Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1983

Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1982/1983 Kepada Tahun Anggaran 1983/1984

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1983

Pembentukan Kecamatan Gunungsari Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Sekotong Tengah di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lombok Barat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983

Pembentukan Kota Madya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983

Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan Keberatan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983

Pelaksanaan Uu Pajak Penghasilan 1984

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983

Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka dan Tabungan-tabungan Lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983

Pelaksanaan Uu Pajak Pertambahan Nilai 1984

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1982

Harga Jual dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982

Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982

Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan Mengenal Masa Tenang

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982

Perubahan Keppres 47-1971 Tentang Pungutan Retribusi Terhadap Barang-barang yang Berasal dari Luar Negeri yang Akan Dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1982

Penunjukan Tempat Berdiam Sementara Bagi Orang Asing yang Masuk ke dan Atau Tinggal di Wilayah Republik Indonesia Secara Tidak Sah dan Belum Dapat Dikeluarkan