Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 1996

Rencana Umum Tata Ruang Kota Sliyeg Kabupaten Daerah Tingkat Ii Indramayu Sampai dengan Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 25 Tahun 1996

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi Manajenen Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 26 Tahun 1996

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996

Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1996

Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias dan Tapanuli Tengah dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996

Kegiatan Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor Impor

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1996

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996

Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (epte) dan Perusahaan Pengolahan Kawasan Berikat (kb)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam Bidang Nuklir

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996

Pembentukan Kotamadya Kupang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996

Hak Keuangan/administrasi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Serta Janda/dudanya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996

Perairan Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan I

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996

Pangan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Ii dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Ix Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996

Pengesahan Convention On Psychotropic Substances 1971 (konvensi Psikotropika 1971)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Iii, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Iv, dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bekasi