Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1999

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Peneglakan Pajak dan Penghasilan

Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 1999

Sekretariat Presiden

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1999

Penasehat Wakil Presiden

Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 1999

Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, dan Tim Kerja Riau

Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1999

Badan Kesejahteraan Sosial Nasional

Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999

Badan Informasi dan Komunikasi Nasional

Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999

Perubahan Keppres 26-1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999

Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman

Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1999

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Militer Presiden

Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 1999

Pemberian Amnesti

Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 1999

Pemberian Amnesti

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 1999

Pemberian Amnesti

Keputusan Presiden Nomor 160 Tahun 1999

Pemberian Amnesti

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999

Dewan Maritim Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999

Pembentukan Tim Penilai Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1999

Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 1999

Kedudukan, Tugas, Gungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Dokter Keppresidenan

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 1999

Pembentukan Dewan Pengembangan Usaha Nasional

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999

Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi Pt (persero) Perusahaan Listrik Negara

Tidak Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1999

Pengesahan Protocol to Amend The Agreement Is Among The Governments of Brunei Darussalam, The Republic of Indonesia, Malaysia, The Republic of The Phillippines, The Republic of Singapore, and The Kingdom of Thailand For The Promotion and Protection of Investments (protokol Perubahan Terhadap Perjanjian Antara Pemerintah Brunei Darusalam, Ri, Malaysia, Republik Pilipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand untuk Peningkatan dan Perlindungan Investasi)