Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1955

Penesahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1955

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1955

Pemberhentian W.l. Bruinsma dari Jabatannya Sebagai Anggota Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1955

Pembayaran Bunga dan Pelunasan Oleh Pemerintah Atas Pinjaman Uang yang Berhadiah Oleh Bank Industri Negara

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1955

Penunjukan Saudara Sudio Gandrum untuk Mengisi Lowongan Delegasi Republik Indonesia ke Mukatamar Unesco ke 8 di Montevidio

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1955

Penolakan Banding Pemilik P.o. “bong Fuk Moy”

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1955

Penolakan Banding Tjio Tjin Siong, Ketua P.o. “pada Suka Kombinasi”

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1955

Penolakan Banding Trayek Maskapai Perniagaan Perindustrian dan Pengangkutan “puri”

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1955

Pengabulan Banding Trayek Perusahaan Bis “lie Soe”

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1955

Pembatalan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Tanggal 29 Desemper 1952 Tentang Penolakan Banding Trayek Perusahaan Otobis

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1955

Penolakan Banding Trayek Perusahaan Otobis “tridjaja”

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1955

Penolakan Banding Trayek Perusahaan Otobis “sindang Kasih”

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1955

Pengiriman Perutusan Pemerintah Republik Indonesia Guna Menghadiri Konperensi Ecafe

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1955

Penolakan Banding Nv. Handelmy dan Transporbedrijf “betul”

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1955

Susunan dan Pimpinan Kementerian Kesejahteraan Negara

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1955

Pengesahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1955

Pengesahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (ditetapkan di Yogyakarta)

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1955

Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1955

Mengesahkan Peraturan Daerah Untu Meninjau “zoutmo Nopolie Ornantie 1941”

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1955

Pemberhentian Dr. H.a.l. Ten Holder dari Anggota Pengganti Kedua Majelis Pertimbangan Pajak di Jakarta