Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Infrastruktur Kependudukan Pembangunan Pemda- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014
Energi Migas & Tambang- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014
Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Pendidikan & Kebudayaan Perdata Badan Hukum & Badan Usaha- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014
Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya
Administrasi Kepemerintahan Tata Ruang- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014
Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Pendidikan & Kebudayaan Badan Hukum & Badan Usaha- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014
Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Pendidikan & Kebudayaan Badan Hukum & Badan Usaha- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2014
Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
Riset dan Teknologi- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014
Penjualan Barang Milik Negara/daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
Administrasi Kepemerintahan BMN- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014
Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan
Ekonomi Pemda- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2014
Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung Menjadi institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Pendidikan & Kebudayaan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Perumahan Pelayanan Publik- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2014
Pengesahan Convention On Temporary Admission (konvensi Tentang Pemasukan Sementara)
Hukum Internasional- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat