Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001

Pembentukan Kota Lhokseumawe

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001

Pembentukan Kota Batu

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Perubahan Uu 31-1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000

Pembentukan Propinsi Banten

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000

Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

Desain Industri

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000

Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Uu

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000

Penetapan Perpu 2-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Uu

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000

Pembentukan Propinsi Gorontalo

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000

Hak Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau Disetarakan dengan Menteri Negara

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999

Pengesahan Protocol of 1992 to Amend The International Convention On Civil Liabilitiy For Oil Pollution Damage, 1969 (protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak,1969)

Keputusan Presiden Nomor KEPPRES52/1999 Tahun 1999

Pengesahan Protocol of 1992 to Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1969 (protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 19

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Telekomunikasi