Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014

Kesehatan Jiwa

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Turkey)

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda Tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda di Indonesia (agreement Between The Republic of Indonesia and The Kingdom of The Netherlands On Payment of Dutch Social I

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Republik Indonesia dan Uni Eropa Tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (voluntary Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The European Union On Forest Law Enforcement, Governance and Trade In Timber Products Into The European Union)

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014

Pendirian Universitas Tidar

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014

Pengesahan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014

Pengesahan Protocol to Incorporate Technical Barriers to Trade and Sanitary and Phytosanitary Measures Into The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China (protokol untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan dan Kebijakan Sanitary dan Phytosanitary dalam Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan Cut

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014

Pengesahan Protocol 5 On Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights Between Asean Capital Cities (protokol 5 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas Antara Ibukota Negara Asean)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014

Kawasan Ekonomi Khusus Palu

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-leste Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia Nd The Government of The Democratic Republic of Timor-leste On Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Service Passports)

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan