Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007

PERUBAHAN KEDUA KEPMEN KEHAKIMAN NO: M.02-1Z.01.10 TAHUN 1995 TENTANG VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007

TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.05-IZ.01.02 Tahun 2006

PENGGUNAAN SMART CARD/KARTU ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005

PERUBAHAN PP 32-1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005

PERUBAHAN KEDUA PP 32-1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994

PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994

VISA, IZIN, MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992

KEIMIGRASIAN

Tidak Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1991

PEMBERIAN VISA KEPADA WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA YANG BERMAKSUD BERKUNJUNG KE INDONESIA DAN PEMBERIAN IZIN KEIMIGRASIAN KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERMAKSUD BERKUNJUNG KE REPUBLIK RAKYAT CINA

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955

INDAK PIDANA IMIGRASI

Undang-Undang Darurat Nomor 41 Tahun 1950

MENAIKAN BEA YANG DIKENAKAN UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN-DOKUMEN IMIGRASI

Undang-Undang Darurat Nomor 42 Tahun 1950

BEA-BEA IMIGRASI 1950