Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2012

Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Independent State of Papua New Guinea For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income (persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012

Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia Tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Croatia For The Avoidance of Double Taxation With Respect to Taxes On Income)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012

Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2012

Pengesahan Agreement On The Privileges and Immunities of The Association of Southeast Asian Nations (persetujuan Tentang Keistimewaan dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012

Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/dudanya

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2012

Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerja Sama Menyeluruh Antara Republik Indonesia, di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Beserta Negara-negara Anggotanya, di Pihak Lainnya (framework Agreement On Comprehensive Partnership and Cooperation Between The Republic of Indonesia, of The One Part, and The European Community and Its Member States, of The Other Part)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012

Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012

Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012

Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2012

Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Zimbabwe For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income and Capital Gains (persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak Atas Penghasilan dan Atas Keuntungan Pemindahtanganan Harta)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012

Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012

Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Hongkong Special Administrative Region of The People's Republic of China For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income (persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat China untuk Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan) Beserta Protokolnya

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan