Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2021

Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/pmk.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.04/2021 Tahun 2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2021

Kebun Bibit Rakyat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2021 Tahun 2021

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/pmk.01/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/pmk.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/pmk.01/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2021

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021

Penyelenggaraan Angkutan Udara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan Dampaknya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.01/2021 Tahun 2021

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021

Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021

Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2021

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 06 Tahun 2021

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/permen-kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2021 Tahun 2021

Tata Cara Pelibatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Rangka Pembebanan Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Wajib Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral