KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 1951

Perpanjangan Uang Tunggu Mr. Iskaq Tjokrohadisujo

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 1951

Delegasi Republik Indonesia / Goodwill Misi ke Bangkok

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 160 Tahun 1951

Pensiun Ir. Jj. Jonker Sebagai Wakil Republik Indonesia Pada Association Internationale Dermanente Des Congres De La Route

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1951

Pengangkatan Drs. Hermen Kartowisastro Pada Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag Sebagai Penasehat Keuangan dan Ekonomi

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951

Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951

Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Eksekutip Propinsi Sumatera Tengah dan Cara Bagaimana Mengatur Pemerintahan Daerah di Propinsi Sumatera Tengah untuk Sementara Waktu

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951

Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951

Peraturan Pemberian Pensiun Kepada Janda-janda dan Onderstan Kepada Anak-anak Yatim/piatu dari Para Anggauta Tentara Angkatan Darat

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951

Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1951

Pernyataan Berlakunya "peraturan Kecelakaan Tahun 1947" (peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1948), dari Republik Indonesia, Sebagaimana Telah Diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1948, untuk Seluruh Indonesia

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1951

Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1951

Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Tahun 1948 No. 7 Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 No. 12 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 No.13 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1951

Menetapkan Undang-undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (lembaran-negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaa Belanda Sebagai Undang-undang

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1951

Jaminan Uang Kertas Bank, Sisa-sisa Rekening Koran dan Hutang-hutang Lain dari De Javasche Bank yang Sekaligus Dapat Ditagih

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951

Gaji dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan Kepada Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1951

Mengubah dan Menambah Lebih Lanjut "algemene Bepalingen Ter Uitveoring Van De Postordonnantie 1935" (postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951

Perubahan dan Tambahan Undang-undang Lalu-lintas Jalan (wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1951

Mengubah "algemene Bepalingen Ter Uitveoring Van Het Internationaal Postbesluit 1948" (internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76)

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951

Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter dan Dokter Gigi

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1951

Perubahan "tabaksaccijnsverordening" (staatsblad 1932 No. 560)