Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1954
Pengangkatan Pejabat Sekretaris Panitia Negara Perbaikan Makanan
Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1954
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1953 Tentang Pengangkatan Sidi Bakaroeddin
Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1954
Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara di Surabaya
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1954
Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi di Surabaya
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1954
Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara di Bandung
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1954
Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi di Makasar
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1954
Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara di Denpasar
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1954
Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara di Bandung dan Banjarmasin
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1954
Pengangkatan Presiden Direktur dan Diektur Garuda Indonesia Airways
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1954
Penunjukan Anggota Delegasi Indonesi ke Sidang Ecafe di Tokyo
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 203 Tahun 1954
Penggunaan Sbutan Direktur Jenderal dan Direktur Pada Jawatan Pos dan Perusahaan Jawatan Kereta Api
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1954
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Negara Perbaikan Makanan
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 205 Tahun 1954
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1953 Mengenai Perjalanan Dinas Menteri Perhubungan
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 206 Tahun 1954
Pemakaian Mutatis Bagi Pegawai Daerah Propinsi Sumatera Selatan
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat