29 Peraturan ditemukan

PERPRES 2023

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023

Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Pelayanan Publik Perizinan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik  
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 2022

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022

Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Perizinan Ekonomi Energi  Migas & Tambang 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERMEN 2021

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2021

Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Atas Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Administrasi Kepemerintahan Perizinan 
  • Dokumen :
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2021

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021

Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Ekonomi Pariwisata Perizinan 
  • Dokumen :
  • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PERMEN 2021

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Keuangan & Perbankan Perizinan 
  • Dokumen :
  • Kementerian Ketenagakerjaan
PERMEN 2021

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021

Undian Gratis Berhadiah

Kesejahteraan Rakyat Perizinan 

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Hadiah Tidak Diambil Pemenang Atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

  • Dokumen :
  • Kementerian Sosial
PERMEN 2021

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021

Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia

Administrasi Kepemerintahan Perizinan 

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

  • Dokumen :
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Dokumen :
  • Kementerian Perhubungan
PERMEN 2021

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2021

Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat

Pelayanan Publik Perizinan 

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

  • Dokumen :
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2021

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021

Visa dan Izin Tinggal

Keimigrasian HAM Perizinan Visa 

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal

  • Dokumen :
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2021

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021

Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Energi  Migas & Tambang Perizinan Pengawasan & Pengendalian 
  • Dokumen :
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PERMEN 2021

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Administrasi Kepemerintahan Perizinan 
  • Dokumen :
  • Badan Kepegawaian Negara
PERMEN 2020

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Kesehatan Perizinan 
  • Dokumen :
  • Kementerian Kesehatan
PERMEN 2020

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan

Perizinan 
  • Dokumen :
  • Kementerian Perdagangan
  • Dokumen :
  • Kementerian Perdagangan
PERMEN 2014

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MENHUT-II/2014 Tahun 2014

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Perizinan Kehutanan Energi  Migas & Tambang 
  • Dokumen :
  • Kementerian Kehutanan
PERMEN 2014

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2014 Tahun 2014

Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Perizinan Kehutanan 

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

  • Dokumen :
  • Kementerian Kehutanan