Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2024
Kawasan Ekonomi Khusus Setangga
Energi Migas & Tambang Ekonomi Geospasial Perizinan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh
Energi Migas & Tambang Ekonomi- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2023
Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan
Keuangan & Perbankan Ekonomi Lembaga Keuangan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023
Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali
Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Sosial
keuangan Pajak Ekonomi Organisasi Kelembagaan & Profesi PNBP- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI Keuangan & Perbankan Perekonomian- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian dalam Negeri
Kementrian Dalam Negeri Ekonomi PNBP- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 Tahun 2022
Transaksi di Pasar Valuta Asing
Keuangan & Perbankan Ekonomi- Dokumen :
-
Bank Indonesia
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022 Tahun 2022
Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Pengawasan & Pengendalian Ekonomi Lembaga Keuangan- Dokumen :
-
Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api
Ekonomi- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022
Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024
Pembangunan Ekonomi- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022
Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai
Keuangan Ekonomi- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat