Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Jasa Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000

Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000

Perubahan Kedua Pp 42-1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000

Penundaan Berlakunya Pp 39-1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000

Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000

Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000

Perubahan Kedua Pp 98-1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Ri Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000

Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000

Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia I

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iv

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Farma

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000

Perubahan Pp 9-1980 Tentang Hak Keuangan/kepala Daerah/wakil Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Pp 16-1993

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000

Perubahan Pp 50-1980 Tentang Hak Keuangan/administrasi Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Pp 18-1993