Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016

Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2016

Pedoman Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2016

Statuta Politeknik Maritim Negeri Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2016

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.79/MENLHK/SETJEN/OTL.0/9/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/menlhk/setjen/otl.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM123 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 171 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (yacht) Asing di Perairan Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2016 Tahun 2016

Tanda Sah Tahun 2017

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016

Statuta Universitas Negeri Semarang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2016

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2016

Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016

Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2016

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2016

Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 64 Tahun 2016

Statuta Universitas Timor