Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN PEMERINTAH |
|---|---|
| Pemrakarsa | PEMERINTAH PUSAT |
| Nomor | 7 |
| Tahun | 2017 |
| Tentang | Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 21 Februari 2017 |
| Pejabat yang Menetapkan | JOKO WIDODO |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Tahun Pengundangan | 2017 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 30 |
| Nomor Tambahan | 6023 |
| Tanggal Pengundangan | 21 Februari 2017 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Mencabut :
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
Melaksanakan Amanat Peraturan :
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi
Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) :
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
Dasar Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi
- Tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi