Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017

Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.02/2017 Tahun 2017

Standar dan Uji Kompetensi Serta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 08/PER/M.KUKM/VII/2017 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM49 Tahun 2017

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/7/2017 Tahun 2017

Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2017 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/pmk.02/2009 Tentang Rekening Panas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.02/2017 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/kmk.04/1992 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/listrik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2017 Tahun 2017

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung Pada Kementerian Kesehatan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2017

Batas Daerah Kota Prabumulih dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan