Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/menlhk-ii/2015 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/m-dag/per/6/2016 Tentang Ketentuan Imbal Beli untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017

Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017

Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2017

Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017

Hari Sekolah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017

Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017

Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2017 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2017 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/pmk.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2017 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 Tahun 2017

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tahun 2017

Standar dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Daerah

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2017 Tahun 2017

Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/5/2017 Tahun 2017

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/m-ind/per/2/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (sni) Kakao Bubuk Secara Wajib

Tidak Berlaku