Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1951

Perubahan Quottabaksaccijnsverordeningquot Staatsblad 1932 No 560

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1951

Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1951

Pengeluaran Surat Perbendaharaan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1951

Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951

Pemberian Tunjangan Luar-biasa Kepada Para Pegawai Bangsa Asing

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1951

Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia dengan Export-import Bank of Washington

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1951

Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951, Mengenai Pemberian Pensiun dan Onderstan untuk Para Anggauta Angkatan Laut dan Angkatan Udara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951

Penghapusan Badan Hukum \"algemeene Volkscredietbank\"

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1951

Tugas Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951

Menetapkan \"undang-undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea\" Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-anggaran 1949

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951

Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1951

Tarip Uang Tera

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (undang-undang Darurat Nr 37 Tahun 1950 Seperti Ditambah dengan Undang-undang Darurat Nr 5 Tahun 1951) Sebagai Undang-

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951

Peraturan yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan dengan Hormat dari Pekerjaanya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951

Penetapan Undang-undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 Tentang Enurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1951

Mengubah Pembagian Rayon Sebagaimana Termaksud dalam Peraturan Pemerintah R.i.s

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951

Menetapkan \"undang-undang Darurat Tentang Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat\" Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1951

Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1950

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951

Perubahan Uu No. 15 Tahun 1950 Ri untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-progo

Tidak Berlaku