Keputusan Presiden Nomor 252 Tahun 1954

Pemakaian Mutatis Mutandis Bagi Pegawai Daerah Propinsi Sumatera Utara Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1952

Keputusan Presiden Nomor 253 Tahun 1954

Perubahan Pasal 2 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 208 Tahun 1950 Tentang Dewan Urusan Pegawai

Keputusan Presiden Nomor 254 Tahun 1954

Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1954 Tentang Commercial Counsellor Pada Kedutaan Bear Republik Indonesia di Washington

Keputusan Presiden Nomor 255 Tahun 1954

Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Perwira dari Angkatan Darat di Territorium 5

Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1954

Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara di Palembang

Keputusan Presiden Nomor 257 Tahun 1954

Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi di Makasar

Keputusan Presiden Nomor 258 Tahun 1954

Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara di Medan

Keputusan Presiden Nomor 259 Tahun 1954

Pengangkatan Beberapa Perwira dari Angkatan Udara Sebagai Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara di Seluruh Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1954

Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara di Pontianak

Keputusan Presiden Nomor 261 Tahun 1954

Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara di Padang

Keputusan Presiden Nomor 262 Tahun 1954

Penghapusan Uang Sejumlah Rp 16.217,25 dari Perhitungan Bendaharawan Perusahaan Negara Timah Bangka

Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1954

Penghentian dengan Hormat Sebagai Komisaris Pemerintah Pada Nv. Nederlands Indische Spoorweg Maatschappis di Nederland

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954

Penetapan Undangundang Darurat No 11 Tahun 1952 Tentang Pengubahan dan Penambahan dari Quotordonnantie Op De Vennootschapsbelasting 1925quot yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pajak Ini Lembarannegara No 83 Tahun 1952 Sebagai Undangundang

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1954

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (lembaran-negara No. 72 Tahun 1952), Mengenai Penunjukan Daerah di Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1954

Pengeluaran Surat Perbendaharaan Tahun 1954

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1953 Tentang Memungut Opsenten Atas Bea-masuk (lembaran-negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1954

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1953 (lembaran-negara No. 24 Tahun 1953) Tentang Penyelenggaraan "ordonnantie Op De Loonbelasting"

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Reglemene A yang Dilampirkan Pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471 (lembaran Negara No. 39 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1954

Mengubah Keputusan Pemerintah Tanggal 15 Juli 1940 No.1 (staatsblad 1940 No. 379) Mengenai Peraturan Devisen