Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017

Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017

Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017

Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2017

Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017

Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017

Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Asahan Aluminium

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah