Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982

Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982

Penetapan Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Bekas Pegawai Perusahaan Negara Garam

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982

Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1982

Pembentukan Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka di Kota Madya Daerah Tingkat Ii Bengkulu dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1982

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Pesawat Terbang Nurtanio

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1982

Pembentukan Kecamatan Palupuh di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Agam, Kecamatan Panti di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pasaman dan Kecamatan Batang Anai di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Padang Pariaman dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982

Perubahan Batas Wilayah Kota Madya/daerah Tingkat Ii Ponorogo

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982

Perubahan Batas Wilayah Kota Madya/daerah Tingkat Ii Pasuruan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982

Perubahan Batas Wilayah Kota Madya/daerah Tingkat Ii Mojokerto

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982

Perubahan Batas Wilayah Kota Madya/daerah Tingkat Ii Blitar

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982

Perubahan Batas Wilayah Kota Madya/daerah Tingkat Ii Madiun

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1981

Penambahan Keanggoataan Team Pengendali Pengadaan Barang/peralatan Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1981

Perpanjangan Batas Usia Pensiun Jaksa

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1981

Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1981/1982

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1981

Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo, Norwegia

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1981

Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi, Kenya

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1981

Naskah Undang-undang Pemilihan Umum Seperti yang Dimaksud dalam Pasal Ii Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 Adalah Seperti yang Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1981

Penetapan Perusahaan Umum(perum) "otorita Jatiluhur" Sebagai Perusahaan yang Dapat Menarik dan Menerima Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Persarana Pengairan

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1981

Pembiayaan Pemberian Tunjangan Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Diperbantukan Kepada Pemerintah Daerah Otonom

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1981

Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pensuinan Bekas Ketua dan Bekas Anggta Bp-knip Serta Bekas Jandanya