Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/8/2008 Tahun 2008

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/m-ind/per/7/2008 Tentang Penetapan Kelompok Industri yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (usdfs) dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/9/2008 Tahun 2008

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Ijin Usaha Industri dan Ijin Perluasan dalam Rangka Penanaman Modal

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/9/2008 Tahun 2008

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/pemberlakuan dan Pengawasan Spesifikasi Teknis Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 Tahun 2008

Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Linting Sigaret (rokok)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/10/2008 Tahun 2008

Penunjukan/penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam Rangka Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (bm-dtp) Atas Impor Barang untuk Industri

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/10/2008 Tahun 2008

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (sni) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan (sni 01-3751-2006) Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/10/2008 Tahun 2008

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (sni) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Duasecara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 Tahun 2008

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (sni) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 Tahun 2008

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (sni) Terhadap 5 (lima) Produk Industri Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/11/2008 Tahun 2008

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Tata Cara Pengawasan Penggunaan Logo Non Cfc dan Non Halon dan Non Cfc

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/11/2008 Tahun 2008

Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Industri Alas Kaki

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 Tahun 2008

Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Pabrik Gula

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 94/M-IND/PER/11/2008 Tahun 2008

Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Industri Kecil Menengah (ikm) Tektil Produk Tektil (tpt) dan Industri Kecil Menengah (ikm) Alas Kaki

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/11/2008 Tahun 2008

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (sni) Gula Kristal Rafinasi (sni 01-3140.2.2006) Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/11/2008 Tahun 2008

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (sni) Terhadap 5 (lima) Produk Industri Secara Wajib

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENHUT-II/2008 Tahun 2008

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2008 Tahun 2008

Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/kpts-ii/2002 Tentang Kriteria Potensi Hutan Alam Pada Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (iuphhk) Pada Hutan Alam dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/kpts-ii/2003 Tentang Kriteria Potensi Hutan Alam Pada Hutan Produksi yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2008 Tahun 2008

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44/MENHUT-II/2008 Tahun 2008

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan