Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.02.01 Tahun 2011

Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor KEP.04 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor Kep 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10051 Tahun 2011

Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 Tahun 2011

Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon Iv Lingkup Sekretariat Jenderal

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/03/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/OT.140/9/2011 Tahun 2011

Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerjaeselon Iv Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2011

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Aerodrone Climatological Summary

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2011

Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2011

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan Gas Hidrogen dan Pemeliharaan Tabung Gas

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor 13 Tahun 2011

Prosedur Operasi Standar (standar Operating Procedures) Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (stock Opname) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2011

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sistem Pelaporan Operasional Stasiun Klimatologi

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2011

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2011

Unit Layanan Pengadaan (ulp) Barang/jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2011

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor KEP.04 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep. 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2011

Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep.002 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2010-2014

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor KEP.2 Tahun 2011

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Tidak Berlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2011

Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Abupaten /kota yang Dibentuk Setelah Penyelenggaraan Pemilihan Umum