Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2016

Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan (protocol to The Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People’s Republic of China For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income)

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2016

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajakpajak Atas Penghasilan Ltigtagreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of India For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Incomeltigt

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016

Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016

Komite Ekonomi dan Industri Nasional

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 150000

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016

Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016

Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupatenkota

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016

Pengesahan Ltigtasean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation of Passenger Air Servicesltigt Persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang Ltigtprotocol 1 On Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Citiesltigt Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas Antara Kotakota di Asean dan Ltigtprotocol 2 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Citiesltigt Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas Antara Kotakota di Asean

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016

Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments of The Member States of The Association of Southeast Asian nations and The Government of The People's Republic of China (persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) Beserta Protocol 1 On Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Points In Contracting Parties (protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas Antara Setiap Titik di Para Pihak)

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016

Pengesahan Asean Ltigtframework Agreement On Multimodal Transportltigt Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Angkutan Multimoda

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016

Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016

Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi Dki Jakarta Kota Tangerang Kota Bandung Kota Semarang Kota Surakarta Kota Surabaya dan Kota Makassar

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016

Bebas Visa Kunjungan

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2016

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Armenia Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan dan Atas Modal Ltigtagreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Armenia For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income and On Capitalltigt

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2016

Pengesahan Agreement On Maritime Transport Between The Governments of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations and The Government of The People’s Republic of China (persetujuan Transportasi Laut Antara Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok)