Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1998 Tahun 1998

Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan mpr Ri Nomor I/mpr/1983 Tentang Peraturan Tata Tertib mpr Ri

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomr XIV/MPR/1998 Tahun 1998

Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Iii/mpr/1998 Tentang Pemilihan Umum

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1998 Tahun 1998

Pencabutan Ketetapan mpr Ri No Iv/mpr/1983 Tentang Reperendum

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1998

Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Ri dan Pemerintah Kerajaan Maroko

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1998

Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People of Republic of Bangladesh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998

Perubahan Keppres Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres 48-1997

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1998

Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1998

Pencabutan Keppres 47-1997 Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1998

Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic Mauritius For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan Atau Pengelolaan Infrastruktur

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1998

Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998

Perubahan Keppres 89-1996 Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998

Perubahan Keppres 90-1996 Tentang Penerapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batu Licin

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sangasanga, Muara Jawa, dan Balikpapan

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bitung

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1998

Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli-kaligawe Sebagai Jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor, Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol Stondol Jatingaleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998

Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan