Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.01-10 Tahun 2007

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007

Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007

Perubahan Kedua Kepmen Kehakiman No: M.02-1z.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007

Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 2007

Perubahan Kedelapan Kepmen Hukum dan Ham: M-04.iz.01.10 Tahun 2003 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-PW.03.10 Tahun 2007

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 2007

Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.1450.KP.04.11 Tahun 2007

Pencabutan Permenkumham No. M.837.kp.04.11 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Menkumham dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kakanwil Hukum dan Ham di Seluruh Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.72-PR.09.02 Tahun 2007

Badan Pertimbangan Hukuman Disiplin

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007

Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda