Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012

Monografi Desa dan Kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2012

Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2012

Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012

Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012

Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012

Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2012

Batas Daerah Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2012

Batas Daerah Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2012

Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2012

Pemberdayaan Masyarakat yang Akan Menjadi Calon dan Purna Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012

Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2012

Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013