5.286 Peraturan ditemukan

KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN TENTANG PERJALANAN DINAS PEGAWAI DAERAH OTONOM PROPINSI JAWA TIMUR

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG GANTI RUGI BARANG YANG RUSAK HILANG KARENA PERISTIWA ALAM

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI BARANG YANG RUSAK DALAM PERJALANAN DINAS

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG DINAS DALAM NEGERI PEGAWAI OTONOM PROPINSI JAWA TIMUR

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG HUKUMAN JABATAN BAGI PEGAWAI OTONOM PROPINSI JAWA TIMUR

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI TETAP BAGI PEGAWAI OTONOM PROPINSI JAWA TIMUR

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT TENTANG PERATURAN DAERAH JAWA BARAT TENTANG SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PROPINSI JAWA BARAT

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERATURAN DAERAH JAWA BARAT TENTANG PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI JAWA BARAT DALAM LAPANGAN PARTIKELIR

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1954

PERUTUSAN SIDAN ECAFE

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN SMENTARA PEGAWAI PROPINSI JAWA BARAT

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG HUKUMAN JABATAN

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI BARANG YANG HILANG RUSAK KARENA PERISTIWA LUAR BIASA

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP BARANG YANG RUSAK HILANG DALAM PERJALANAN DINAS

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN TETAP YANG PINDAH BEKERJA KE PROPINSI JAWA BARAT

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENGUJIAN KESEHATAN CALON PEGAWAI JAWA BARAT

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN PENSIUN JANDA ANAK YATIM PIATU JAWA BARAT

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1954

PENGANKATAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILA TENTARA DI MEDAN

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBIAKAN IKAN

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1954

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1954

PEMBUBARAN PANITIA PENYUSUNAN RENCANA UNDANG-UNDANG PERTAHANAN NEGARA

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat