Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Hongkong For The Surrender of Fugitive Offenders)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001

Pembentukan Kota Lhokseumawe

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001

Pembentukan Kota Langsa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001

Pembentukan Kota Padang Sidempuan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001

Pembentukan Kota Tanjung Pinang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001

Pembentukan Kota Prabumulih

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001

Pembentukan Kota Lubuk Linggau

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001

Pembentukan Kota Pagar Alam

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001

Pembentukan Kota Cimahi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001

Pembentukan Kota Tasikmalaya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001

Pembentukan Kota Batu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001

Pembentukan Kota Singkawang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001

Pembentukan Kota Bau-bau

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

Paten

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Merek

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

Yayasan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Perubahan Uu 31-1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi