Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 Tahun 1978

Garis Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 Tahun 1978

Keudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan Antar Lembaga Lembaga Tertinggi Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 Tahun 1978

Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (ekaprasetia Pancakarsa)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1978 Tahun 1978

Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pengsuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1978 Tahun 1978

Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1978 Tahun 1978

Pemilihan Umum

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 Tahun 1973

Garis Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1973 Tahun 1973

Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Pada Presiden Atau Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Melaksanakan Tugas Pembangunan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1973 Tahun 1973

Pemilihan Umum

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XLI/MPRS/1968 Tahun 1968

Tugas Pokok Kabinet Pembangunan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XXIII/MPR/1966 Tahun 1966

Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966

Pembubaran Partai Komunis Indonesia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XXIII/MPRS/1966 Tahun 1966

Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XXIV/MPRS/1966 Tahun 1966

Kebijakan dalam Bidang Pertahanan Keamanan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XXVIII/MPRS/1966 Tahun 1966

Kebjaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPRS/1965 Tahun 1965

Banting Stir untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPRS/1965 Tahun 1965

Amanat Politik Presiden/pemimpin Besar Revolusi/mandataris Mprs yang Berjudul Berdikari" Sebagai Penegasan Revolusi Indonesia dalam Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol dan Landasan Program Perjuangan Rakyat Indonesia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPRS/1960 Tahun 1960

Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPRS/1960 Tahun 1960

Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-garis Besar Daripada Haluan Negara