Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/9/2016 Tahun 2016

Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/PERMENTAN/PP.200/9/2016 Tahun 2016

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/permentan/pp.200/12/2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/PERMENTAN/KL.220/9/2016 Tahun 2016

Pedoman Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/M-IND/PER/9/2016 Tahun 2016

Ketentuan Pemberian Rekomendasi Penetapan Sebagai Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld), dan Komputer Tablet.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/9/2016 Tahun 2016

Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/m-ind/per/3/2015 Tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Sepeda Motor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22/m-ind/per/3/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/pmk.06/2015 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan Pt Perusahaan Pengelola Aset (persero) Oleh Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/10/2016 Tahun 2016

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/m-ind/per/2/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (sni) Kakao Bubuk Secara Wajib

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2016 Tahun 2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara Pada Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2016 Tahun 2016

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/m-ind/per/2/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (sni) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/10/2016 Tahun 2016

Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/m-ind/per/9/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (sni) Ban Secara Wajib

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2016

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016

Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/kota

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016

Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/universal Service Obligation

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2016

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016

Gelar Doktor Kehormatan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 09 Tahun 2016

Pedoman Penyelenggaraan Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM113 Tahun 2016

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan