Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1978

Kesempatan Bagi Penduduk Setempat Berpindah Kedalam Proyek Transmigrasi

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978

Koordinasi Ditingkat Pusat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Dipropinsi Tingkat I Timor Timur(t)

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978

Penetapan Jalan Bebas Hambatan (free Way) Jakarta - Bogor - Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1978

Mengesahkan "persetujuan Kerjasama di Bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand", yang Telah Ditandatangani di Bangkok Oleh Delegasi pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah kerajaan Thailand, Pada Tanggal 8 Ma

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1978

Mengesahkan "amandemen Terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 konstitusi World Health Organization", yang Telah diterima Baik dan Disetujui Oleh Sidang World Health assembly ke 29, di Jenewa, Pada Tanggal 17 Mei 1976, sebagaimana Terlampir Pada Keputusan

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978

Mengesahkan "international Convention On Civil Liability for Oil Pollution Demage", yang Telah Ditandatangani Oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Hasil sidang International Legal Conference On Marine Pollution damage,di Brussels, P

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978

Mengesahkan "international Convention On The Establishment of An International Fun For Compensation For Oil Pollution damage", Sebagai Hasil Sidang Inter-governmental Maritime consultative Organization, yang Telah Diadakan di Brussels, pada Tangga

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1978

Mengesahkan "agreement Establishing The International tea Promotion Association" yang Telah Ditandatangani Oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, Pada tanggal 7 Juli 1977, Sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden Ini

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1978

Mengesahkan "agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Romania Regarding Cooperation In The Peaceful Uses atomic Energy", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi pemerintah Repu

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978

Mengesahkan "persetujuan Antara Pemerintah Republik indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan thailand Tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman" Yang telah Ditand

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1978

Mengesahkan "persetujuan Dagang Antara Pemerintah republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh" (trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of Bangladesh), yang T

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1978

Mengesahkan "trade Agreement Between The Government Of the Republic of Indonesia and The Government of The Republic of India" (persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik indonesia dan Pemerintah Republik India) yang Telah ditandatangani di Jaka

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1978

Mengesahkan "trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam" yang Telah Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi pemerintah Republik Sosialis Viet

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978

Mengesahkan "convention On International Trade In Endangered species of Wild Fauna and Flora", yang Telah Ditandatangani di Washington Pada Tanggal 3 Maret 1973, Sebagaimana terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1978

Mengesahkan "trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government Of new Zealand", yang Telah Ditandatangani di Wellington, new Zealand, Pada Tanggal 19 September 1978, Sebagaimana terlampir Pada Keputusan Presid

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 1978

Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 2 Tahun 1973 Tentang Pajak Rumah Tangga

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 1978

Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 1978

Retribusi Pengelolaan dan Pemanfaatan Logam Tua di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 1978

Retribusi Sewa Rumah Dinas Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 1978

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya