Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/pmk.010/2015 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/pmk.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2016 Tahun 2016

Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2016 Tahun 2016

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2016 Tahun 2016

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.08/2016 Tahun 2016

Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia Atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring dan Setelmen Serta Pembayaran Bunga dan Pokok Surat Utang Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Tahun 2016

Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 Tahun 2016

Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 Tahun 2016

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2016 Tahun 2016

Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.05/2016 Tahun 2016

Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/pmk.02/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2016 Tahun 2016

Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 Tahun 2016

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.07/2016 Tahun 2016

Pemanfaatan Sementara Kas yang Berasal dari Sisa Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Sudah Ditentukan Penggunaannya Pada Tahun-tahun Sebelumnya untuk Mendanai Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/pmk.07/2015 Tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/pmk.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.010/2016 Tahun 2016

Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/kmk.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 Tahun 2016

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/pmk.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 Tahun 2016

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara