Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1966

Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Sementara Pn. Hutama Karya

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1966

Penetapan Pt Angkuta "tavip" Sebagai Perusahaan Vital Pengangkutan

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1964

Kebijaksanaan Umum dalam Melaksanakan Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan

Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963

Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional

Keputusan Presiden Nomor 318 Tahun 1962

Pembentukan Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1962

Reorganisasi Kabinet Kerja

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1961

Penetapan Perincian Pengeluaran Pembangunan Termasuk Anggaran Khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Dinas 1961

Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961

Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-orang yang Tersangkut dengan Pemberontakan

Keputusan Presiden Nomor 476 Tahun 1961

Penetapan Peraturan-peraturan yang Berlaku Terhadap Perusahaan-perusahaan Minyak Asing Shell, Stanvac dan Caltex dalam Waktu Peralihan

Keputusan Presiden Nomor 568 Tahun 1961

Tindakan Imbangan Terhadap Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Pemberontak/gerombolan, yang Menyerah Tanpa Syarat Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 Tahun 1961

Keputusan Presiden Nomor 577 Tahun 1961

Batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Beserta Penetapan Syarat-syaratnya Bagi Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (p.n. Pertamin)

Keputusan Presiden Nomor 578 Tahun 1961

Batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Beserta Penetapan Sayarat-syaratnya Bagi Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (p.n. Permigan)

Keputusan Presiden Nomor 224 Tahun 1960

Pemberian Kuasa untuk Menyimpang dari Syarat-syarat yang Tercantum Pada Pasal 2 "zeebrieven Enscheepspassenbesluit 1934" (staatsblad 1934 Nomor 78 Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Terakhir dengan Staatsblad 1937 Nomor 629)

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959

Kembali Kepada Undang-undang Dasar 1945

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 1959

Penetapan Sementara Peraturan Preseance

Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1959

Pemberian Amnesti dan Abolisi

Keputusan Presiden Nomor 303 Tahun 1959

Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-orang yang Tersangkut dengan Pemberontakan D.i./t.i.i. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, yang Telah Melaporkan dan Menyediakan Diri Kepada Negara Dihadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan Sebelum Ditetap

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1958

Penunjukan Ir. Panji Kusudiarso Hadinoto Sebagai Anggota Panitia Negara Pendidikan Teknik

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1958

Pemberhentian Mr. S. Brotodiningrat Sebagai Sekretaris Ii Panitia Negara Urusan Protokol

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1958

Memperpanjang Batas Waktu Kerja Panitia Negara Peninjauan Kembali Pgpn-1955 Membberhentikan Kaprawi dan Mengangkat Juwono Sebagai Panitia Peninjau Pgpn