Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Kehutanan Negara

Jenis/Bentuk Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH
Pemrakarsa	PEMERINTAH PUSAT
Nomor	73
Tahun	2014
Tentang	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA
Tempat Penetapan	Jakarta
Ditetapkan Tanggal	17 Oktober 2014
Pejabat yang Menetapkan
Status	Berlaku
Dokumen Peraturan

Tahun Pengundangan	2014
Nomor Pengundangan	219
Nomor Tambahan
Tanggal Pengundangan	17 September 2014
Pejabat Pengundangan

Hubungan Antar Peraturan

Mencabut :

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1972 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1974 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (pesero)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan (pesero)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara Ri Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara Ri Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1972 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1974 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (pesero)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan (pesero)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara Ri Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara Ri Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1972 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1974 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (pesero)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan (pesero)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara Ri Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara Ri Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1972 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1974 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (pesero)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan (pesero)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara Ri Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara Ri Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas