Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN PEMERINTAH |
|---|---|
| Pemrakarsa | PEMERINTAH PUSAT |
| Nomor | 36 |
| Tahun | 2011 |
| Tentang | JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 22 Juli 2011 |
| Pejabat yang Menetapkan | |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Tahun Pengundangan | 2011 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 72 |
| Nomor Tambahan | 5228 |
| Tanggal Pengundangan | 22 Juli 2011 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Mencabut :
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 Tentang Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 Tentang Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim
Melaksanakan Amanat Peraturan :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Dasar Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 Tentang Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 Tentang Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman