11 Peraturan ditemukan

PERMEN 2021

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021

TATA CARA PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA

ADMINISTRASI KEPEMERINTAHAN PERIZINAN 

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2020

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020

TATA CARA PERMOHONAN DATA JAMINAN FIDUSIA

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
PERMEN 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013

PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013

PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013

TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tahun 2012

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2017 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

  • Dokumen :  
  • Kementerian Keuangan
PERBAN 2011

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011

PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

  • Dokumen :  
  • Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1999

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

JAMINAN FIDUSIA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat