Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1948

Joseph Cornelis De Groot Menjadi Warga Negara Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1948

Pemberian Tunjangan Kepada Janda Serta Anak Piatu Bekas Pensiunan Militer Dahulu

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1948

Peredaran Uang dengan Perantaraan Bank

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1948

Militairisasi Jawatan Jalan-jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1948

Penetapan Uang Berat Barang, Sebagai Bea Pemakaian Perlengkapan Pelabuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1948

Pemerintahan Militer di Daerah-daerah di Jawa

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1948

Daerah Pendudukan Buat Sementara Waktu Tidak Masuk dalam Daerah Pabean

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1948

Peredaran Uang dengan Perantaraan Bank

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1948

Menurunkan Tarip Bea Masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1948

Perjalanan Dinas Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1948

Militairisasi Jawatan Angkutan Motor

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948

Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1948

Perubahan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 dari Hal Hukum Acara Pidana Pengadilan Tentara

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1948

Pemberian Hukuman Kepada Mereka yang Menyatakan Persetujuannya Terhadap Perbuatan Kaum Pemberontak di Madiun

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1948

Penglepasan Orang-orang Hukuman untuk Memberikan Tempat Kepada Tawanan-tawanan Hukuman yang Berhubung dengan Pemberontakan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1948

Mengadakan Normalisasi dalam Susunan Kementerian-kementerian

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 dari Hal Pemerintahan di Sumatera

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 dari Hal Barang-barang yang Dirampas Atas Kekuatan Keputusan Pengadilan, Serta Barang-barang Bukti yang Tidak Diambil Oleh yang Berhak

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1948

Mengadakan Balai Pendidikan Ahli Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1948

Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Hakim yang Bukan Opsir Tentara, Jaksa Serta Panitera Pada Pengadilan/kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan