Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005

Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005

Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005

Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Osialisasi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Dilakukan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005

Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2005

Pengangkatan Anggota Direksi dan

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2005

Perubahan Atas Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005

Penghematan Energi

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005

Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005

Kebijakan Perberasan

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005

Langkah-langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005

Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2004

Pelaksanaan Operasi Terpadu dalam Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004

Inpres 2

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004

Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004

Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004

Percepatan Pemberantasan Korupsi

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2004

Pembajakan Vcd

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003

Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong