Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (pesero)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975

Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1975

Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1974/1975 Kepada Tahun Anggaran 1975/1976

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1975

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975

Penambahan Penyertaan Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "perusahaan Hotel dan Tourist Nasional" ("natour Ltd.")

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975

Pembentukan Kota Administratip Banjar Baru

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1975

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam Bidang Pengusahaan Serta Pengembangan Usaha Perlistrikan dan Peleburan Almunium

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1975

Pengalihan Bentuk dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan Ii dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975

Pembentukan Kota Administratip Cimahi

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1974

Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Pendapatan dan Atas Kekayaan

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974

Perubahan dan Penambahan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 Tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974

Arsip Nasional Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1974

Pengesahan "additional Protocol to The Constitution of The Universal Postal Union, Tokyo 1969"

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974

Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warganegara Asing Pendatang

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1974

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (bertindak Atas Nama Sendiri dan Atas Nama Pemerintah Papua New Guinea) Tentang pengaturan-pengaturan Administrasi Mengenai Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Papua New Gui

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1974

Perjanjian Dasar Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Tehnik Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1974

Pengesahan Persetujuan Kebudayaan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1974

Pengesahan Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Republik-republik Sovyet Sosialis