PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (pt Bukopin)

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999

Perubahan Kedua Pp 59-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Kehutanan Pertanian  Perkebunan & Perikanan 

Tidak Berlaku

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999

Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I

Tidak Berlaku

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999

Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta Ii

Tidak Berlaku

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999

Perubahan Pp 17-1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1999

Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Ri Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Mandiri dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999

Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Ri Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999

Perubahan Kedua Atas Pp 17-1999 Tentang Badan Penyehataan Perbankan Nasional

TAP MPR 1998

---

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998

Penyelenggaraan Otonomi Daerah;pengaturan,pembagian,dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan;serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

TAP MPR 1998

---

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998

Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

TAP MPR 1998

---

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Tahun 1998

Hak Asasi Manusia

TAP MPR 1998

---

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

TAP MPR 1998

---

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 Tahun 1998

Pokok Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara

TAP MPR 1998

---

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1998 Tahun 1998

Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan mpr Ri Nomor I/mpr/1983 Tentang Peraturan Tata Tertib mpr Ri

TAP MPR 1998

---

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomr XIV/MPR/1998 Tahun 1998

Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Iii/mpr/1998 Tentang Pemilihan Umum

TAP MPR 1998

---

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1998 Tahun 1998

Pencabutan Ketetapan mpr Ri No Iv/mpr/1983 Tentang Reperendum

KEPPRES 1998

---

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1998

Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Ri dan Pemerintah Kerajaan Maroko

KEPPRES 1998

---

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1998

Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People of Republic of Bangladesh

KEPPRES 1998

---

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998

Perubahan Keppres Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres 48-1997