Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Jasa Raharja

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001

Pembentukan Kota Lubuk Linggau

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001

Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus yang Dibentuk Pemerintah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001

Pembentukan Kota Pagar Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001

Pupuk Budidaya Tanaman

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001

Pembentukan Kota Cimahi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2001

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Gas Negara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001

Pembentukan Kota Tasikmalaya

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2001

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Farma

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001

Pembentukan Kota Batu

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001

Informasi Keuangan Daerah

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001

Pembentukan Kota Singkawang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001

Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001

Pembentukan Kota Bau-bau

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001

Penundaan Kembali Berlakunya Pp 39-1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

Paten

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (perum Perhutani) Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Merek

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001

Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Ri Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

Yayasan