Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2009 Tahun 2009

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009 Tahun 2009

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/pmk.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2009 Tahun 2009

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/pmk.08/2008 Tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 Tahun 2009

Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 Tahun 2009

Kredit Usaha Pembibitan Sapi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2009 Tahun 2009

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/pmk.02/2009 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2009 Tahun 2009

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Dextrose Monohydrate

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 Tahun 2009

Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 Tahun 2009

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontrakor Kontrak Kerja Sama

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.07/2009 Tahun 2009

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2009 Tahun 2009

Alokasi Kekurangan Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.07/2009 Tahun 2009

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 Tahun 2009

Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 Tahun 2009

Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 Tahun 2009

Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 Tahun 2009

Manejemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009 Tahun 2009

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/pmk.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009 Tahun 2009

Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.07/2009 Tahun 2009

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil,sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2009 Tahun 2009

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggran 2006, 2007 dan 2008 yang Dialokasikan dalam Undang-undang Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Perubahannya