Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1979

Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (persero) pt. Galangan Koja Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979

Pemindahan Ibukota Proponsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Gorontalo dari Isimu ke Limboto

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1979

Perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang Diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1979

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Cirebon dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii cirebon ke Kota Sumber

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979

Penyusutan Arsip

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1979

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii banda Aceh ke Pemukiman Jonthoi di Kecamatan Seulimeum wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Besar

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979

Pengusahaan Kelistrikan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1979

Pemberian Gaji Bulan ke Empat Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979

Pemberian Pensiun Tambahan dalam tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Para Penerima pensiun/tunjangan yang Bersifat Pensiun

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 Tahun 1978

Garis Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 Tahun 1978

Keudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan Antar Lembaga Lembaga Tertinggi Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 Tahun 1978

Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (ekaprasetia Pancakarsa)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1978 Tahun 1978

Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pengsuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1978 Tahun 1978

Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1978 Tahun 1978

Pemilihan Umum

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1978

Kesempatan Bagi Penduduk Setempat Berpindah Kedalam Proyek Transmigrasi

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978

Koordinasi Ditingkat Pusat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Dipropinsi Tingkat I Timor Timur(t)

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978

Penetapan Jalan Bebas Hambatan (free Way) Jakarta - Bogor - Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol