Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001

Pembentukan Kota Lhokseumawe

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001

Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001

Pembentukan Kota Langsa

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001

Pembentukan Kota Padang Sidempuan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001

Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001

Pembentukan Kota Tanjung Pinang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001

Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001

Pembentukan Kota Prabumulih

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Jasa Raharja

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001

Pembentukan Kota Lubuk Linggau

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001

Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus yang Dibentuk Pemerintah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001

Pembentukan Kota Pagar Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001

Pupuk Budidaya Tanaman

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001

Pembentukan Kota Cimahi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2001

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Gas Negara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001

Pembentukan Kota Tasikmalaya

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2001

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Farma

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001

Pembentukan Kota Batu

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001

Informasi Keuangan Daerah

Tidak Berlaku